Beranda Pemerintahan Yusmed Sebut PKS 18,4M Tak Harus Izin Bupati, Pengamat Duga Ada Aroma...

Yusmed Sebut PKS 18,4M Tak Harus Izin Bupati, Pengamat Duga Ada Aroma TPPU

128
0
BERBAGI

Tahtabekasi.com-Diduga ingin mendapatkan suatu keuntungan baik secara pribadi ataupun korporasi, dengan menempatkan atau mengalihkan dana sebesar Rp.18.400.000.000 yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bahagasasi, ke Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Bekasi.

Perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan air minum tersebut, BUMD milik Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, dengan kepemilikan saham sebesar 65%, namun hal itu diduga tidak menjadi suatu acuan bagi direksi dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

Seperti yang dikatakan kepala bagian humas PDAM Tirta Bahagasasi Yusmed, kepada tahtabekasi.com membenarkan adanya penyimpanan dana milik PDAM Titabahagasasi di Bank BTN sementara waktu dalam kesepakatan selama 3 tahun, terhitung tahun 2014. Hal tersebut pun dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang telah disepakati.

“Ya benar kalau uang sejumlah Delapan Belas Miliar Empat Ratus tersebut disimpan di Bank BTN cabang Bekasi, hal itu dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang bisa masuk ke PAD kita, jika ada peluang kenapa tidak kita ambil,”ungkap Yusmed ketika dihubungi tahtabekasi.co. Senin (4/12)

Namun ketika ditanya kenapa penyimpanan uang milik perusahaan sebesar itu tidak diketahui oleh Bupati dan dewan pengawas, Yusmed mengatakan hal itu tidak menjadi masalah dan tidak diharuskan ada persetujuan dari Bupati dan dewan pengawas.

“Yah gak masalah bang jika hal itu dilakukan tanpa ada persetujuan dari owner yaitu Bupati dan dewan pengawas, kan ini bukan tidakan menyimpang atau tindak pidana, jadi gak ada masalah,”kilahnya.

Jelas, lanjut Yusmed, seperti yang tertuang dalam PKS pertanggal 8 April 2014 yang disepakati antara Bank BTN, selaku pihak pertama dengan PDAM Tirta Bahagasasi selaku pihak kedua, tertuang kesepakatan ada keuntungan yang didapat oleh PDAM dalam jumlah besar, seperti 1 unit mobil Honda Accort, 1 unit mobil tangki merk isuzu dan tambahan sebesar 2% dari saldo giro pihak kedua yaitu PDAM.

“Semua keuntungan yang didapat tersebut menjadi milik PDAM, seperti 2 unit mobil yang didapat menjadi aset, keuntungan 2% setiap bulan masuk dalam perhitungan PAD, itu semua tertuang dalam pembukuan keuangan PDAM setiap tahunnya,”terang Yusmed.

Yusmed pun menambahkan, terkait kebijakan yang dilakukan oleh Dirut terhadap kerjasama tersebut, tidak perlu dan tidak harus melalui persetujuan Bupati, Walikota bahkan dewan pengawas, hanya cukup dengan keputusan direksi.

“Yang terpenting tidak ada kerugian baik secara perorangan ataupun Negara dalam apa yang sudah dilakukan oleh PDAM, malah diuntung dalam hal ini,”ucap Yusmed.

Menanggapi hal itu, salah satu pengamat hukum pidana Suherlan kepada tahtabekasi.com mencium adanya aroma dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan atas kebijakan tersebut.

Pasalnya, dalam Undang-undang RI No 8 tahun 2010, tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang tertuang pada pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 dijelaskan Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan,menitipkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, maka patut diduga PDAM melanggar UU No 8 tahun 2010.

Dan seperti yang dituangkan di pasal 6 lanjut Suherlan, dijelaskan apabila dilakukan atau diperintahkan oleh Personil, Pengendali Korporasi serta dilakukan dalam rangka
pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi, serta dilakukan sesuai dengan tugas dan
fungsi pelaku atau pemberi perintah, yang dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Maka hal itu sama dengan TPPU.

“Apalagi ini merupakan perusahaan milik daerah, semua sudah diatur tugas dan fungsinya, mana bisa Dirut mengambil keputusan tanpa seizin Bupati selaku pemilik dan dewan pengawasan,”tutur Suherlan. SH pengamat hukum pidana ketika dihubungi tahtabekasi.com Senin (4/12).

Dalam hal ini Suherlan menegaskan, agar temuan ini segera dilaporkan biar menjadi kajian para penegak hukum, kita percayakan saja semua ini kepada pihak yang memang menangani kasus kasus seperti ini, tutupnya. (Red)