Beranda Ragam Tjandra: Ketua GMNI Bekasi Tunjukkan Kebodohannya

Tjandra: Ketua GMNI Bekasi Tunjukkan Kebodohannya

38
0
BERBAGI

Tahtabekasi.com-Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ubhara menyayangkan sikap Pengurus Cabang GMNI Bekasi, yang melakukan aksi demo untuk membela kepentingan sekolompok masyarakat di Kampung Jati, RW007 dan RW008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan.

Pasalnya, kelompok masyarakat yang adanya mengatasnamakan Paguyuban meminta advokasi oleh GMNI Cabang Bekasi, justru meresahkan masyarakat lainnya yang tidak merasa ada penggusuran di Kampung Jati tersebut.

Pengurus Komisariat, Tjandra Tjipto Ningrum mengatakan, sangat menyayangkan kebodohan yang dipakai oleh Ketua Cabang GMNI Bekasi, Halasson P Sijabat, yang melakukan aksi tanpa adanya kajian mendalam tentang dasar hukum.

Dikarenakan, tanah riwayat di Kampung Jati, sisi Kalimalang belum ada kepastian hukum untuk digusur oleh pihak PT Adhi Karya, dalam hal tersebut Adhi Persada Properti. Sehingga, sesuai rincian Peraturan Presiden (PP) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal PT Adhi Karya tersebut sudah terealisasi beberapa tahun silam dan bukan lagi pada tanah disisi Kalimalang yang berada di Kampung Jati.”Saya merasa miris yang ditimbulkan kebodohan oleh Ketua Cabang GMNI Bekasi dalam hal ini Bung Halasson. Seharusnya kalau mau bantu orang harus pakai kajian,” ujar Tjandra kepada awak media.

Tjandra juga menyindir, kinerja Ketua Cabang yang justru organisasi GMNI dipakai buat alat kepentingan pribadi. Pasalnya, selain Halasson memaksakan kehendak sendiri untuk demo tanpa kajian, kepengurusan Halasson hingga saat ini belum ada Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD).”Saya berharap kebodohan dia tidak membuat hancurnya GMNI Bekasi. Karena sudah bikin malu. Apalagi, tanah sisi Kalimalang itu tanah pengairan, yang tidak bisa dijadikan sertifikat hak milik,” sindir Tjandra.

Sementara itu, Warga Kampung Jati, RT001 RW007, Ronny WS mengatakan, Camat Tambun Selatan dan Lurah Jatimulya diduga melakukan penyelewengan dasar hukum, kepada masyarakat terkait penyertaan modal PT Adhi Karya, sebagai dasar hukum untuk pembebasan lahan di Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, untuk pembangunan Depo LRT.

“Dalam gelar sosialisasi yang dilakukan Camat dan Lurah, mereka menggunakan dasar hukum untuk pembebasan lahan pembangunan Depo LRT melalui PP Nomor 3 Tahun 1997,” kata dia.

Ditambahkan dia, jika Lurah dan Camat membela pihak PT Adhi Karya untuk menindas masyarakat Jatimulya, pihaknya akan melaporkan kepada penegak hukum. Pasalnya, turunan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP)) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal PT Adhi Karya yang membutuhkan lahan sebanyak 46,2 Hektar tersebut tidak masuk akal.

Pasalnya, turunan PP tersebut yang diliputi beberapa desa yaitu, Desa Jatimulya, Desa Lambangsari, Desa Tambun, Desa Setiamekar hingga Desa Lambangjaya, sudah terealisasi dalam penyertaan modal dengan bangunan berbentuk Ruko disepanjang Jalan Raya Kalimalang.

“Kami akan melaporkan yang mencoba-coba menindas masyarakat. Apalagi, kami menduga para unsur pemerintahan dibawah ini sudah menerima upeti dari pihak PT Adhi Karya,” ujarnya.

“Kami ini merasa dibodohi. Kami meminta kepada Polres Metro Bekasi, untuk melakukan penyelidikan terhadap Camat dan Lurah Jatimulya,” tegasnya. (*)