Beranda Pariwisata Tidak Sesuai Spek, Pelebaran Jalan Bintara Rawan Kecelakaan

Tidak Sesuai Spek, Pelebaran Jalan Bintara Rawan Kecelakaan

716
0
BERBAGI

BEKASI BARAT, TAHTA BEKASI– Pelebaran Jalan raya Bintara yang dimulai dari jembatan kali bintara kearah Kantor Kecamatan Bekasi Barat panjang sekitar 500 meter masih menyisakan banyak lubang-lubang dengan diameter kurang lebih 1×1 meter persegi seringmembuat kecelakaan bagi para pengguna jalan.

 

PekerjaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 tersebut terlihat seperti belum rampung pengerjaannya karena banyaknya lubang tersebut yang pengamannya tidak dilakukan penutupan atau tidak ada plang pemberitahuan dalam tahap pengerjaan bagi para pengendara yang melintas, sehingga sering kali terjadi pengendara motor terperosok ke dalam lubang tersebut, bahkan ketika wartawan Tahta Bekasi memantau kondisi perbaikan jalan terdapati truk besar pengangkut tanah juga ikut terperosok kedalam lubang.
Ahmad salah satu warga Bintara merasa sangat kecewa dengan belum adanya perbaikan lanjutan penutupan lubang  dan pelebaran jalan. Pasalnya, dengan tidak segera terselesaikannya perbaikan jalan tersebut disaat jam kerja dipastikan dengan meningkatnya volume kendaraan akan terjadi antrian panjang kendaraan yang melintas.”Disini bang! sering terjadi kecelakaan karena masih banyaknya lobang jalan yang belum ditutupi, memang kecelakaan tersebut tidak parah bagi pengendara, namun jika kendaraan motor terperosok ke lobang tersebut pasti menyebabkan kerusakan lumayan parah, belum lagi jika waktu jam sibuk sudah tentu jalanan tersebut macet,” beber Ahmad.

Lanjut  Ahmad yang juga berprofesi sebagai tukang ojek di jembatan kali bintara samping gang SMKN 1 Bekasi mengatakan, dijalan bintara ini tepatnya sepanjang pelebaran jalan yang belum selesai tersebut sering terjadi kecelakaan. Karena perbaikan saluran drainase dan pelebaran jalan tersebut, sepertinya pengerjaannya asal-asalan. ” bang, liat aja truk  yang terperosok kedalam lubang di jalan itu, padahal saya lihat sendiri kemaren  roda ban truk  berada disamping lubang jalan, mungkin karena corran lubang jalannya tidak kuat, al hasil truk pengangkut tanah itu terperosok dan terjebak didalam lubang,”ungkap Ahmad, sambil menunggu penumpang yang hendak ingin mengojek.

Informasi yang didapat oleh warga sekitar pelebaran jalan bintara, bahwa pengerjaan jalannya belum lama selesai namun masih menyisakan banyak lubang yang belum ditutup kontraktor proyek tersebut. Hingga saat ini pun tidak terlihat satupun pekerja yang mengurusi proyek pelebaran jalan itu dan terkesan dalam pengerjaannya asal-asalan.

Sementara itu, Pengamat pemerintahan  Didit Susilo mengatakan, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 Kota Bekasi dipatok sebesar Rp. 3,943  triliun lebih. Saat ini draf APBD tersebut masih dalam evaluasi Gubernur Jabar selama 15 hari. APBD 2015 terdiri belanja tidak langsung (belanja aparatur/pegawai) Rp. 1,57 triliun (39,9%) dan belanja langsung atau belanja publik Rp.2,368 triliun atau (60,1%). Serta dengan Komitmen Walikota Rahmat Effendi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di triwulan pertama bulan Maret dan Triwulan kedua bulan Juni harus menjadi perhatian serius SKPD teknis. Namun, sering kali pengguna anggaran pada SKPD seakan mengabaikan komitmen walikota, dengan kurangnya integritas dalam menjalankan perintah kepala daerah dengan sebaik mungkin. Raperda Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan nanti kalau ada yang menolak menjadi Pejabatan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) resikonya jabatan eselonnya juga harus dicopot. Jangan publik dirugikan gara-gara pamong yang enggan menanggung resiko.” Jika ada yang menolak Raperda ULP dan ga mau jadi PPTK, jabatannya harus berani dicopot donk. Jangan masyarakat dirugikan,”tegasnya.

Menurut Didit Susilo, bahwa keberanian walikota dengan mengakui minimnya penyerapan APBD 2014 merupakan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah. Namun, menurut data empiris dari Kemendagri hampir semua daerah mengalami hal sama termasuk DKI Jakarta yang paling parah. Dikarenakan faktor non teknis yaitu berbarengan tahun politik yaitu saat Pinleg dan Pilpres 2014, serta turunnya surat edaran KPK terkait dana hibab dan bansos, edaran Kemenpan dan Birokrasi terkait efisiensi dan tentunya faktor teknis. Karena dalam APBD memakai sistem anggaran berimbang, jadi secara teori tinggal diserap di tahun berikutnya. Yang paling penting pengawasan dan akuntabilitas harus ditingkatkan akan kebocoran keuangan daerah bisa ditekan.

Menurutnya, stakeholder di Kota Bekasi harus memastikan penggunaan dana anggaran rakyat tersebut tidak diselewengkan. Semua pihak harus melakukan pengawalan dan mengkritisi serta meminimalisir kebocoran penggunaan anggaran. Hal itu menjadi penting agar program mensejahterakan rakyat  untuk Bekasi Maju Sejahtera dan Ihsan cepat terwujud. “Sistem pengawasan penggunaan anggaran yang masih minim. Itulah pentingnya kontrol publik, selain institusi resmi yang ada, agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan dirasakan langsung masyarakat,” imbuhnya.

Agar terbangun partisipasi publik dan transparansi penggunaan anggaran, kata Didit. sebaiknya APBD 2015 ditempel di lokasi – lokasi pelayanan publik seperti Kantor Kecamatan, Kelurahan dan papan informasi RW. Dan tinggal disesuaikan APBD sudah terbagi per SKPD dan kecamatan serta alokasi pembangunan hingga tingkat RW.

Ditambahkannya selama ini Pemkot Bekasi belum berhasil menyandang predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK Jabar terkait dengan laporan keuangan. Pemkot Bekasi masih dinilai tidak konsisten dalam pengusulan prioritas dan plafon anggaran. Masih banyak ditemukan item pagu anggaran yang jomplang antara belanja aparatur, belanja kegiatan dewan, hibah ormas/orsospol dibanding dengan program penanggulangan kemiskinan, penyediaan tenaga kerja, penanggulangan gizi buruk, pembinaan gepeng-pengemis, tanggap darurat bencana serta anggaran pro rakyat lainnya. maksudnya APBD itu uang rakyat harus untuk mensejahterakan rakyat lewat pembangunan, jangan buat bancakan dengan memanipulasi anggaran.

Informasi yang didapat bahwa dari hasil audit BPK Jabar selalu saja ditemukan ketikmaksimalan dalam penggunaan anggaran dan penerimaan seperti PAD (Penerimaan Asli Daerah). Dari data BPK Jabar yang sering muncul yaitu penyalahgunaan dana BOS sekolah swasta setiap tahun, pajak reklame dan ijin reklame, kekurang maksimalan dalam pengelolaan dan pemimjaman barang milik daerah. (yud)