Beranda Pendidikan MTs Negeri Bekasi Lakukan Pungutan, Segera Dilaporkan

MTs Negeri Bekasi Lakukan Pungutan, Segera Dilaporkan

16
0
BERBAGI

Tahtabekasi.com-Madrasah Sanawiah (MTs) Negeri 2 Bekasi lakukan pungutan terhadap siswa-siswi berdalih Komite Sekolah dan Koperasi.

Hal itu diungkapkan, Salah satu narasumber yang merupakan orang tua siswa MTs Negeri 2 Bekasi, Kepada Tahtabekasi.com, Selasa (5/12). Dirinya menjelaskan pungutan yang dilakukan sekolah tersebut untuk biaya seragam sebesar Rp.140.000, baju batik Rp.95.000, Baju muslim Rp.95.000, Bed + Dasi Rp.35.000, Jilbab Rp.75.000, LKS (16 Eks) Rp.180.000.
“Kami merasa iuran tersebut tidak ada rapat wali murid, yang saya tahu rapat soal iuran buat bangun halaman sekolah 100 ribu, itu ajja,” tuturnya.

Masih kata narasumber, ia membeberkan bahkan ada salah satu siswa yang katagori miskin dikarenakan biaya di sekolah tersebut terlalu tinggi hingga tidak mau sekolah atau keluar.
” ia bahkan ada siswa gara-gara tidak bisa bayar akhirnya keluar sekolah,” ucapnya.

Ketua TOPAN-RI Kabupaten Bekasi, Yayat Hidayat menyesalkan atas perbuatan pihak sekolah jika itu benar bahkan pihaknya akan melakukan tindakan hukum akan melaporkan pihak sekolah karena itu sudah keluar dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.7381 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2017. Pada poin 10 di jelaskan bahwa BOS digunakan untuk Membantu siswa miskin seperti membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa miskin.
“Jika itu benar, kami akan laporkan pihak sekolah tersebut keranah hukum, karena sudah menabrak regulasi yang telah digariskan,” tegasnya.

Seharusnya, pihak sekolah tidak melakukan pungtan-pungutan yang memberatkan siswa ataupun wali murid karena kegiatan belajar mengajar maupun sarana prasarana sekolah telah di biaya i oleh pemerintah baik itu pusat ataupun daerah.
” pungutan harusnya sudah tidak ada karena semuanya sudah dibiaya i pemerintah. Dan jika sekolah MTs Negeri 2 Bekasi masih melakukan pungutan akan kami laporkan,” tandasnya.

Sementara itu, Pemerhati Pendidikan Kabupaten Bekasi, Azis Iswanto, SH mengatakan, apapun bentuknya pungutan di sekolah yang tidak ada dasar hukumnya tidak dibenarkan dan itu dikategorikan pungutan liar. Maka, pihaknya sebagai pemerhati pendidikan akan melakukan pendampingan hukum terhadap para orang tua siswa yang merasa dirugikan dan terkhusus bagi anak didik yang putus sekolah karena tidak bisa membayar pungutan tersebut.(ane/hdy)