Beranda Budaya Komisi A dan BPN Kompak Lindungi Pengembang

Komisi A dan BPN Kompak Lindungi Pengembang

563
0
BERBAGI

CIKARANG PUSAT- Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saepul Rohman dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi diduga lindungi pengembang yang telah menyerobot Tanah Kas Desa (TKD) seluas 120 Hektare lebih di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bekasi.

Alihfungsi lahan TKD yang telah direstui Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dengan dikeluarkannya izin lokasi perpanjangan terhadap pengembang PT Griya Bina Bangun (GBB) dan Bina Loka jelas melawan hukum.

Seperti diketahui izin lokasi perpanjangan yang sudah dikeluarkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dengan luas kurang lebih 185 hektare kepada Pengembang Perumahan Griaya Bina Bangun (GBB), dikatakan Ketua Komisi A, Aep Saepul Rohman beserta Kepala BPN Kabupaten Bekasi di dalamnya ada tanah TKD seluas 120 Ha.

Saat ini sebanyak 120 hektare lahan TKD sudah dikuasai pihak pengembang dan sudah siap dibangun perumahan. Pengembang sendiri tidak akan menghentikan pembangunannya walau lahan tersebut merupakan asset pemerintah daerah.

Sebab pihak pengembang mengaku sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam proses pembuatan perizinan. Pengembang juga merasa dirugikan sebab sebagian lahan yang dikuasi tersebut adalah aset milik pemda.

“Saat dilakukan transaksi jual beli lahan tersebut bukanlah merupakan lahan yang bermasalah atau sengketa. Apalagi tanah milik aset pemda,” ucap salah satu petinggi GBB Saiful Azhar kepada Tahta Bekasi.

Menurut Saiful, pihaknya tidak akan menghentikan pembangunan perumahan di atas tanah seluas 120 hektare tersebut. Ia mengaku akan mencoba berkordinasi kepada pihak-pihak terkait kususnya Bupati Bekasi yang sudah mengeluarkan izin perpanjangan lokasi di wilayah tersebut.

“Yang jelas kami tidak akan menghentikan pembangunan, karena kami sudah merohoh kocek yang cukup besar untuk mengurus segala hal terkait pembangunan perumahan,” terangnya.

“Memangnya mengurus segala sesuatu terkait izin di Kabupaten Bekasi ini sedikit biayanya, apalagi untuk pembangunan perumahan. Segala sesuatu terkait izin yang kami tempuh sudah memakan biaya yang cukup besar, memangnya segampang itu mau main hentikan saja,”ujarnya.

Sementara ketika ditanya terkait lahan TKD yang tidak diperbolehkan untuk dikomersilkan atau dijual belikan dengan dialihakan kepihak lain, Saiful Azhar enggan menjawabnya. “Yang pentingkan izin lokasikan sudah kami miliki, dan pihak dari pengembang akan melakukan proses ruislug kok, jadi apa lagi masalahnya,”ungkapnya.

Setelah rapat bersama antara Komisi A, BPN dan pengembang memang muncul wacana untuk mencari solusi terbaik. Seperti permintaan Komisi A supaya disiapkan ganti lahan TKD atau dilakukannya ruislug. Jika memang sampai ruislag dilakukan jelas ini sudah melanggar hukum. Pasalnya saat ini lahan sudah dikuasai pihak pengembang dan sebagian sudah dibangun perumahan. Jika memang hendak melakukan ruislag tentu sebelum berlangsung adanya pembangunan.

Jika memang Komisi A hendak menjalankan tugasnya dengan benar tentu bisa dilakukan dengan mudah. Pasalnya berbagai bukti menurut ketua komisi A sudah dikantonginya. Sayangnya Ketua Komisi A enggan memberikan copian bukti izin dan perpanjagan izin lokasi yang dikeluarkan bupati.

“Di BPN Kabuapaten Bekasi juga pasti ada kok itu bang, karena sebelum diterbitkannya sertifikat sebagian lahan tersebut harus memiliki izin lokasi,”kata Aep

Kepala BPN Kabupaten Bekasi Dirwan A Dachri nampaknya kompak setali tiga uang dengan Ketua Komisi A. Ia mengatakan izin lokasi tersebut tidak ada di BPN. Namun ia menjelaskan saat pihaknya mengeluarkan surat resmi atas kepemilikan lahan tersebut bukanlah tanah sengketa.

“Semua itu dengan dasar bukti pengantar dari Kepala Desa dan Camat setempat, dengan keterangan yang dicantumkan dan ditandatangani masing-masing menyatakan bahwa tanah atau lahan tersebut tidaklah merupakan tanah bermasalah atau sengketa dan bukan merupakan tanah TKD,”ungkap Dirwan kepada Tahta Bekasi.

Selain itu pihaknya hingga kini belum memiliki peta ataupun keterangan, terkait seluruh jumlah aset Pemda Kabupaten Bekasi kususnya tentang tanah TKD. Makanya pada saat itu dirinya tidak mengetahui bahwa itu adalah merupakan tanah aset milik Pemda Kabupaten Bekasi. (fal)