Beranda Politik Ketua DPD Perindo Kota Bekasi Sebut Muskerda I Ilegal

Ketua DPD Perindo Kota Bekasi Sebut Muskerda I Ilegal

279
0
BERBAGI

Tahtabekasi.com, Kota Bekasi- Ketua DPD Perindo Kota Bekasi Achmad Zulnaini angkat bicara pelaksanaan Musyarawah Kerja Daerah (Muskerda) I yang diinisiasi oleh Korreg III DPW Perindo Jawa Barat.

Zulnaini menegaskan, kepengurusan Perindo Kota Bekasi yang sah dan sesuai dengan SK DPP saat dikeluarkan pada 2015 adalah kepengurusan yang dinahkodainya saat ini.

“Sampai saat ini saya masih menjadi Ketua DPD Perindo Kota Bekasi dan itu tertuang pada SK Nomor 249 yang dikeluarkan oleh DPP Perindo untuk periode 2015- 2020, dan belum ada pergantian sampai saat ini,” papar dia.

Zulnaini melanjutkan, apabila merujuk kepada AD/ART Perindo khususnya pasal 99 memang menyebutkan bahwa Muskerda harus dilaksanakan oleh DPD dan pesertanya adalah DPC, DPRt dan Organisasi sayap-sayap partai.

Untuk itu, jelas bahwa bukan DPW yang melaksanakan Muskerda. Zulnaini juga mempertanyakan terkait para peserta Muskerda I yang hadir pada acara itu.

Menurut Zulnaini, Muskerda dapat terlaksana bila dihadiri oleh DPC yang ada di Kota Bekasi. Apalagi kata dia, tertulis untuk Muskerda I DPD Perindo Kota Bekasi.

“Kalau yang melaksanakan Muskerda adalah DPW itu artinya sudah keluar dari AD/ART Perindo,” kata dia saat ditemui di kantornya yang berada di Jalan Pipit, Kelurahan Kayuringin, Bekasi Selatan.

“Nah apabila itu tadi kan saya lihat di spanduk tertulis kalau DPD Kota Bekasi yang mengadakan Muskerda 1, lalu DPD mana? Sementara sampai saat ini kan kami masih pengurus yang sah,” tambah dia mempertanyakan balik.

Sementara saat disinggung apakah Partai Perindo di Kota Bekasi terjadi dualisme kepengurusan Perindo, ia menegaskan bahwa hal itu tidak ada.

“Tidak ada dualisme kepengurusan DPD Perindo Kota Bekasi. DPD Perindo Kota Bekasi tetap satu yaitu kepengurusan kami, karena kami yang memiliki SK dari DPP,” tegas dia.

Zulanaini mengaku, pihaknya sudah mengetahui sebagai pelaksana Muskerda I adalah Korreg DPW Jawa Barat III namun pihaknya tidak mendapatkan undangan.

Zulnaini juga menyinggung Ketua DPW Jawa Barat yang dengan gegebah mengamini adanya Muskerda di tingkat Kota Bekasi. Padahal, jauh sebelumnya ia sudah mengajukan pelaksanaan Muskerda tersebut.

Kala itu, sambung Zulnaini, pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada DPW Jawa Barat untuk memberlangsungkan Muskerda I di Kota Bekasi. Tepatnya pada tanggal 26 Maret 2017 lalu, Muskerda hampir saja rampung.

Namun, ada yang mengganjal saat itu sehingga dengan sangat terpaksa Muskerda diundur dan akan dilangsungkan pada bulan April 2017 ini. Dan dengan ujug-ujug, Muskerda pun rampung tanpa adanya undangan dan dilaksanakan secara ilegal.

Dengan adanya hal ini, dalam waktu dekat Zulnaini akan mengajukan sikap keberatan atas sikap yang dilakukan Koreg III dengan memberlangsungkan Muskerda I Kota Bekasi. Sikap tidak terima akan diajukannya ke DPW dan ditembuskan ke DPP.

Zulnaini juga tidak segan-segan akan memberikan warning terhadap Muhammad Gunawan yang dengan gegabah membuka Muskerda yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya.

“Tentu kami akan mengajukan surat keberatan kepada DPW Jawa Barat terkait adanya pelaksanaan Muskerda 1 yang mengatasanamakan DPD Kota Bekasi. Surat keberatan juga akan kita tembuskan ke DPP Perindo,” tandasnya (fay)