Beranda Sosial Masyarakat Janji Politik, Ketua KPU Diduga Dapat Kursi Strategis BUMD

Janji Politik, Ketua KPU Diduga Dapat Kursi Strategis BUMD

347
0
BERBAGI

Tahtabekasi.com-Janji politik demi kepentingan salah satu calon agar Proses salah satu calon kepala daerah bisa berjalan mulus, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi tahun 2017-2022. Kuat dugaan ada janji politik terhadap ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi, akan diposisikan disalah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penempatan posisi strategis yang akan mengisi kekosongan di salah satu BUMD milik Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan di gantikan oleh Ketua KPU Idham Holik sudah terdengar luas di berbagai kalangan.

Seperti yang dikatakan salah satu nara sumber yang minta tidak disebutkan namanya kepada tahtabekasi.com mengatakan, sudah ada pengkondisian janji politik terhadap ketua KPU Idham Holik, untuk mengisi kekosongan dua kursi strategis di PDAM Tirta Bahagasasi.

“kami sebagai pihak di PDAM semua juga sudah mendengar kalau ketua KPU Idham Holik, akan menjadi salah satu petinggi di PDAM Tirta Bahagasasi, dan diduga itu sudah ada janji politik Bupati terpilih saat ini,”terangnya salah satu staf PDAM yang enggan disebutkan namanya kemarin (15/10).

Dirinya menjelaskan, ketua KPU sempat ditawari di salah satu perusahaan gas milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, namun beliau (Idham Holik. red) lebih cenderung di perusahaan air minun daerah.

“Ketua KPU Idham Holik mendapatkan tawaran di BBWM, namun beliau menolaknya dan lebih memilih di PDAM Tirta Bahagasasi,” ujarnya.

Jabatan strategis pun ditawarkan oleh pihak pihak yang menyampaikan hal ini ke Ketua KPUD Idham Holik, seperti Direktur Tehknik (Dirtek) hingga Direktur Perusahaan (Dirus). Dua kursi kosong tersebutlah yang akan ditempati oleh Idham Holik.

Menanggapi hal itu ketua umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat Peduli Indonesia (LSM Kompi), Ergat Boestomi. Menyesalkan adanya pengkondisian kusus pada petinggi BUMD Kabupaten Bekasi.

“Jika hal itu benar, berarti bukan jabatan karir atau prestasi yang ditempatkan di perusahaan milik Pemerintah teraebut, melaikan jabatan politis yang memiliki wewenang penuh seperti Bupati,” tandasnya ketika dihubungi tahtabekasi.com Senin (16/10).

Menurutnya, berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku, petinggi atau pimpinan di suatu Badan Usaha Milik Daerah memiliki aturan dan prosedur yang sudah diatur, salah satunya dengan cara pendaftaran secara open biding.

“Bukan main tunjuk dan rekomendasi pimpinan daerah, jika seperti itu ini jelas Nepotisme,” tuturnya.

Menanggapi isu tersebut Ketua KPUD Kabupaten Bekasi Idham Holik mengaku belum tahu terkait hal itu.

“Sampai saat saya belum tahu sama sekali, Mas. Maaf yah mas saya lagi fokus penerimaan partai. Trims,”jawab ketua KPU Idham Holik melalui pesan singkat sms kepada tahtabekasi.com (16/10).

Ketika ditanya dan dimintai komentar terkait informasi yang didapatkan tahtabekasi.com dirinya enggan berkomentar.

“Mas. saya tidak bisa komentar atas sesuatu yang saya tidak tahu. Maaf yah mas. Saya mau komentar apa ya mas. Maaf ya mas,” Jawab kembali Idham Holik melalui pesan singkat sms.

Ketika ditanya informasi tersebut benar atau tidak, bahwa dirinya akan menempati posisi strategis di salah satu BUMD Kabupaten Bekasi, Idham tidak menjawabnya. (Red)