Beranda Kriminal Dua Badan Usaha Milik Daerah di Bekasi DidugaTersandung Kasus TPPU

Dua Badan Usaha Milik Daerah di Bekasi DidugaTersandung Kasus TPPU

161
0
BERBAGI

Tahtabekasi.com-Adanya dugaan penyalah gunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan sejumlah oknum BUMN dan BUMD, di Kota dan Kabupaten Bekasi, ketua LSM Kompi Ergat Bustomi mencium adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terhadap salah satu Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bekasi yang bekerjasama dengan salah satu Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Bekasi Kota.

Hal itu diketahui dengan adanya beberapa kepemilikan kendaraan mewah milik salah satu direktur utama BUMD Kabupaten Bekasi, dengan kepemilikan salah satunya unit mobil Honda Accord VTi-L, yang diduga kuat atas pemberian dengan kesepakan kedua belah pihak, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) pada tahun 2014.

“Dalam PKS tersebut jelas, bahwa dana sebesar Rp.18.400.000.000 yang di berikan kepada pihak perbankan, Dirut BUMD secara pribadi mendapakan PPO dalam bentuk Dana, barang dan fasilitas lainnya,”ungkap ketua umum LSM Kompi Ergat Bustomy kepada tahtabekasi.com Rabu (29/11).

Sementara dikatakan ketua umum LSM Kompi Ergat Bustomi, angaran yang dikucurkan sebesar itu terhadap salah satu perbankan milik Negara tersebut, dapat diduga dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang jumlahnya cukup signifikan.

Pasalnya, pada penjanjian kerja sama antara Bank BTN cabang Bekasi Kota dengan Salah satu BUMD Kabupaten Bekasi, tertuang kerja sama yang ditetapkan pada tanggal 08 April 2014 yang disepakati sebanyak 14 pasal.

“Dalam pasal 1,2 dan 3 jelas tertuang adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan terhadap para pihak, dan disinyalir adanya grativikasi yang dilakukan oleh Bank BTN cabang Bekasi Kota,”jelasnya.

Namun lanjut dia, dirinya masih melakukan kajian dan infestigasi terkait adanya dugaan yang telah dilakukan antara Bank BTN cabang Bekasi Kota, dengan salah satu BUMD Kabupaten Bekasi.

Dirinya menambahkan, jika hal ini terbukti dengan adanya dua alat bukti yang bisa menjerat, terhadap tindak pidana terhadap ke dua badan usaha milik Negara dan Daerah tersebut, maka dirinya akan secepatnya melaporkan hal ini ke pihak penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),tutupnya. (Red)