BERBAGI

Tahtabekasi.com-Bocornya data keuangan PT Langgeng Pertiwi yang hingga kini diketahui telah banyak beredar dibeberapa kalangan masyarakat, terbukti banyaknya dugaan penyuapan atau grativikasi terhadap beberapa penyelenggara Negara yang telah menerima pemberian upeti, berupa uang tunai yang bertujuan pemulusan segala proses kepentingan Perusahaan agar berjalan lancar.

PT Langgeng Pertiwi yang bergerak dibidang properti perumahan kususnya wilayah Kabupaten Bekasi hingga Kabupaten Karawang, dalam dokumen audit keuangan PT tersebut banyak ditemukan kejanggalan pemberian upeti ke beberapa penyelenggara Negara.

Hal itu terkuak dari data yang dimiliki salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat Peduli Indonesia (LSM Kompi), tentang audit internal PT Langgeng Pertiwi dari tahun 2014 hingga 2017 tercatat beberapa instansi Pemerintahan telah menerima Upeti dari PT Langgeng Pertiwi.

“Beberapa instansi Pemerintahan dari mulai Lurah/Kepala Desa, Camat, Dinas Perizinan, Badan Pertanahan hingga Bank Tabungan Negara pun, diduga menerima upeti seperti transport, tunjangan hari raya (THR), biaya entertain hingga komisi/fee guna kelancaran segala sesuatu kepentingan pengembang”,terang Ergat Bustomi ketua unum LSM Kompi.

Ergat pun menjelaskan, setiap penyelenggara negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pada pasal 4 angka 8 dinyatakan, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.

Maka lanjut dia, pemberi dan penerima yang jelas telah melanggar ketentuan sesuai yang telah diatur dalam UU Tipikor pasal 12 huruf a, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Red)